BINA GIZI MELALUI PROGRAM “NICE” DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat baik lahir maupun batin secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas lahir maupun batin, yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima dan pikiran yang cerdas. Keadaan yang demikian sangat ditentukan oleh status gizi setiap insan masyarakatnya.

Salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah upaya perbaikan gizi yang berbasis pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Kurang gizi berdampak pada penurunan kualitas SDM yang lebih lanjut dapat berakibat pada kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan, menurunkan produktivitas, meningkatkan kesakitan serta kematian.

Masalah gizi merupakan masalah yang multi dimensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab langsung gizi kurang adalah makan tidak seimbang, baik jumlah dan mutu asupan gizinya, di samping itu asupan zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan akibat adanya penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung adalah tidak cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola pengasuhan anak terutama dalam pola pemberian makan pada balita, kurang memadainya sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kurang baiknya pelayanan kesehatan.

Semua keadaan ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kemiskinan. Akar masalah gizi adalah terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial termasuk kejadian bencana alam, yang mempengaruhi ketidak seimbangan antara asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi balita.

Berdasarkan analisis Bloomm (1978) menunjukan bahwa status kesehatan termasuk status gizi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor lingkungan antara lain lingkungan fisik, boilogis dan sosial memegang peranan yang terbesar dalam menentukan status kesehatan dan gizi, selanjutnya faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan yang menentukan perilaku seseorang atau kelompok untuk berperilaku sehat atau tidak sehat. Faktor pelayanan kesehatan memegang peranan yang lebih kecil dalam menentukan status kesehatan dan gizi dibandingkan dengan kedua faktor tersebut, sedangkan faktor keturunan mempunyai pengaruh yang lebih kecil dibandingkan faktor lingkungan, perilaku dan pelayanan kesahatan.

Masalah gizi merupakan masalah yang sangat diprioritaskan oleh seluruh umat manusia di belahan dunia, karena meenyangkut masalah kesehatan. Sampai dengan saat ini, masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya masalah gizi untuk segera diselesaikan sebab masalah gizi berimplikasi pada penyakit-penyakit akut maupun kronik dan paling rentan terhadap bayi dan balita.

DI Indonesia, terdapat 4 masalah gizi utama yaitu Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), dan Kurang vitamin A. Pada tahun 2005 prevalensi anak balita yang mengalami gizi buruk adalah 8.8% sementara gizi kurang 19.2%. Hal ini berarti jumlah anak balita Indonesia yang mengalami gizi buruk (termasuk yang mengalami marasmus, kwashiorkor atau marasmus-kwashiorkor) adalah sekitar 1.5 juta jiwa, sementara anak balita yang mengalami gizi kurang sebanyak 3.7 juta jiwa.

Melihat bahwa masalah gizi di Indonesia sangat memprihatinkan oleh karena itu dibutuhkan program dari pemerintah untuk menurunkan masalah gizi di Indonesia. Dan salah Satu program yang sementara berjalan untuk menurunkan permasalahan gizi di Indonesia ialah program NICE (Nutrition Improvement Through Community Empowerment) atau Perbaikan Gizi melalui pemberdayaan Masyarakat.

 1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah akan memperjelas mengenai pembahasan makalah ini adapun rumusan masalah yang akan dibahas  yaitu

  1. Bagaimana status gizi masyarakat saat ini
  2. Bagaimana program NICE dalam upaya perbaikan gizi

 1.3 TUJUAN

1. Mengetahui status gizi masyarakat saat ini

2. Mengetahui mengenai apa saja yang ada pada program NICE dalam upaya perbaikan gizi

 BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Status Gizi masyarakt di Indonesia

Indonesia saat ini masih memiliki empat masalah gizi utama. Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian (Kemenkes) RI, Andry Harmany, masalah gizi di Indonesia yaitu kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), dan Kurang vitamin A.

Adapun Prevalensi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) 2007 diperkirakan  sebesar 13,6 %. Ibu hamil KEK akan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Hasil Studi Intensifikasi Penanggulangan GAKY (IP-GAKY) tahun 2003, dan hasil Riskesdas 2007 mendapatkan hasil yang konsisten, bahwa rata-rata EYU (Ekskresi Yodium dalam Urine) sudah tinggi, dan proporsi EYU<100  µg/L telah dibawah 20%.  Direktur Jenderal  Bina Kesmas telah mengeluarkan edaran Nomor: JM.03.03/BV/2195/09 Tanggal 03 Juli 2009 tentang penghentian suplementasi kapsul minyak iodium pada sasaran (WUS, ibu hamil, ibu menyusui dan anak SD/MI). Disisi lain cakupan Rumah Tangga dengan garam cukup Iodium rata-rata nasional baru mencapai 62,3%. Terdapat disparitas antar daerah cukup tinggi dimana persentase cakupan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (27,9%), dan tertinggi Provinsi Bangka Belitung (98,7%). Masalah penggunaan garam beryodium di masyarakat antara lain karena belum optimalnya penggerakan masyarakat dan kampanye dalam mengkonsumsi garam beryodium, serta dukungan regulasi yang belum memadai, Menurut Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA, DR. Minarto, MPS.

Untuk masalah KVA (Kurang Vitamin A), berdasarkan Studi masalah gizi mikro di 10 propinsi tahun 2006, diperoleh gambaran prevalensi xeropthalmia pada balita 0,13% dan indeks serum retinol kurang dari 20µg/dl adalah 14,6%. Hasil studi tersebut menggambarkan terjadinya penurunan, jika dibandingkan dengan hasil survei vitamin A pada tahun 1992. Data Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa cakupan suplementasi vitamin A secara nasional pada anak umur 6-59 bulan adalah 71,5%. Masih ada 3 propinsi dengan cakupan di bawah 60%, 16 propinsi di bawah 70% dan hanya 4 propinsi dapat mencapai 80%. Berdasarkan laporan dari provinsi tahun 2009, cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak  umur 12-59 bulan sebesar  79,2%. Provinsi dengan cakupan > 85 % adalah DIY, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan sedangkan provinsi Papua Barat, Papua dan Maluku cakupan pemberian kapsul vitamin A < 60%. Menurut Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA, DR. Minarto, MPS, salah satu faktor masalah KVA disebabkan oleh manajemen dan penyediaan kapsul vitamin A, merupakan masalah yang dihadapi dalam peningkatan cakupan pemberian kapsul vitamin A. Disamping itu belum optimal pelaksanaan kampanye bulan kapsul vitamin A di setiap jenjang administrasi.

Studi masalah gizi mikro di 10 propinsi tahun 2006 masih dijumpai 26,3% balita yang menderita anemia gizi besi dengan kadar haemoglobin (Hb) kurang dari 11,0 gr/dl dan prevalensi tertinggi didapat di Propinsi Maluku sebesar 36%. Sementara itu dari SKRT 2001, prevalensi ibu hamil yang menderita anemia gizi besi adalah 40,1%. Keadaan ini mengindikasikan anemia gizi besi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA, DR. Minarto, MPS, Rendahnya cakupan pemberian Fe mungkin disebabkan belum optimalnya koordinasi dengan lintas program terkait khususnya kegiatan Antenatal Care (ANC)..

2.2 Program Nice (Nutrition Imfroverment Community Empowermwnt) atau Perbaikan Gizi melaui Pemberdayaan Masyarakat

 1.      Latar Belakang Dibentuknya NICE

Nutrition Improvement Community Empowerment atau Perbaikan Gizi melaui Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu program pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia guna mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.

NICE adalah Pemberdayaan Masyarakat agar rakyat dengan sumberdaya dan potensinya, mampu mengenali,mencegah serta mengatasi masalah gizi dan kesehatan. Upaya ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (2008-2012) di 6 propinsi, mencakup 18 Kabupaten dan 6 Kotaterpilih, di Propvinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan 6 propinsi ini didasarkan atas provinsi dengan jumlah kasus gizi yang tinggi di Indonesia.

NICE telah di luncurkan oleh Menteri Kesehatan RI, DR. dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K) pada bulan November 2008, yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota dan Ketua Bappeda serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota lokasi NICE dan program ini terus berlanjut hingga tahun 2011.

§ Tujuan NICE (Nutrition Improvement Community Empowerment)

NICE bertujuan meningkatkan status gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui terutama keluarga miskin, melalui :

1)      Peningkataan kapasitas institusi dalam mengembangkan kebijakan, program dan surveilans gizi.

2)      Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan gizi terpadu terutama bagi penduduk rawan.

3)      Peningkatan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perbaikan gizi.

4)      Perluasan program fortikasi pangan.

5)      Peningkatan komunikasi gizi masyarakat.

  • Lokasi Nice (Nutrition Improvement Community Empowerment)

Lokasi Nice dilaksanakan di 6 provinsi terpilih dan 24 Kabupaten Kot/kota sebagai berikut:

  • § Sasaran kegiatan NICE (Nutrition Improvement Community Empowerment)
  • Indikator NICE (Nutrition Improvement Community Empowerment)

Indikator Nice terdiri dari 5 komponen, antara lain:

Komponen 1 :

  1. Tersusunnya 6 kebijakan strategis program perbaikan gizi masyarakat
  2. Jumlah tenaga kesehatan terlatih meningkat sebesar 50% dari data dasar
  3. Seluruh kabupaten/kota proyek NICE mempunyai Rencana Aksi Perbaikan Gizi Daerah (RAPGD)
  4. Keterpaduan program lintas sektor di tingkat desa.

Komponen 2:

  1. gizi puskesmas terlatih, 50% adalah perempuan.
  2. Sekurang-kurangnya 90% puskesmas dilengkapi dengan peralatan pelayanan gizi
  3. Sekurang-kurangnya 80% posyandu buka setiap bulan dengan cakupan D/S 80%
  4. Sekurang-kurangnya 90% posyandu mempunyai 2 kader terlatih
  5. Cakupan pemberian tablet Fe 90 tablet pada ibu hamil sekurang-kurangnya 90%
  6. Adanya sistem rujukan upaya perbaikan gizi masyarakat

Komponen 3:

  1. Terbentuknya 1800 kelompok gizi masyarakat pada akhir tahun 2009 dan sekurang-kurangnya 60% anggotanya adalah perempuan.
  2. Sekurang-kurangnya 70% usulan Paket Gizi Masyarakat (PGM) disetujui pada tahun 2010
  3. Sekurang-kurangnya 600 Fasilitator Masyarakat (FM) telah terlatih dan 50% diantaranya adalah perempuan pada akhir tahun kedua dan 300 sisanya pada dilatih tahun ketiga
  4. Proporsi Sekolah Dasar/Madrasyah di 1800 desa memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi dasar meningkat sebesar 50% dari data dasar

Komponen 4:

  1. Tersedia taburia dipasaran sekurang-kurangnya di 2 propinsi
  2. Semua laboratorium daerah memiliki tenaga terlatih dalam pengawasan tepung terigu dan garam berfortikasi
  3. Keluarga sadar gizi meningkat sekurang-kurang 50% dari data dasar

Komponen 5:

  1. Semua unit pelaksana proyek mempunyai jadual kegiatan dan strategi pemantauan proyek secara rinci
  2. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis dan keuangan proyek
  3. Penyebarluasan informasi proyek
  • Kegiatan Pokok

Komponen 1

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan gizi dipusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam  angka memperkuat manajemen program gizi.

• Memperkuat Sistem Surveilans Gizi.

Komponen 2

• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi terpadu di puskesmas dan rujukannya.

• Memantapkan pelayanan gizi berbasis masyarakat terutama Posyandu.

Komponen 3

• Mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan KGM

• Pedampingan KGM oleh Fasilitator Masyarakat (FM)

• Pelaksanaan Paket Gizi Masyarakat

• Monitoring dan dukungan teknis

Komponen 4

• Mendukung perluasan dan pelaksanaan program fortikasi nasional

• Meningkatkan dampak dari komponen lainnya melalui peningkatan sikap, pengetahuan dan perubahan perilaku

Komponen 5

• Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelaksanaan proyek oleh pelaksana di setiap tingkat administrasi

  • Manajement Proyek

Tingkat Pusat

1. Instansi pelaksana adalah Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.

2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat sebagai Direktur Proyek

3. Direktur Bina Gizi Masyarakat sebagai Manajer Proyek

4. Tim Pengarah dan Tim Teknis berasal dari lintas sektor dan lintas program

5. Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Kesehatan  asyarakat, Depkes RI

Tingkat Provinsi

1. Ketua Bappeda sebagai Koordinator Proyek

2. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Manajer Proyek

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota berasal dari lintas sektor dan lintas program

4. Unit Pelaksana Proyek Kabupaten/ Kota (DPIU)

Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh

pimpinan kepala puskesmas

  • Tugas dan Tanggung Jawab

• Membantu dalam penyebarluasan informasi tentang proyek

• Memonitor pelaksanaan kegiatan termasuk pelatihan yang diberikan pada masyarakat

• Membina pelaksanaan kegiatan PGM di desa/kelurahan

• Membantu pembentukan KGM yang akan mengelola PGM

• Membimbing dan mensupervisi kegiatan FM

  • Monitoring dan Evaluasi

Untuk melihat perkembangan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terencana dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 2 sistem yaitu system internal (yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek) dan sistemn eksternal (yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen oleh perusahaan dan atau individu yang tidak terkait dalam pelaksanaan proyek).

Sistem internal tersebut berupa pemantauan kemajuan proyek yang didasarkan pada indicator dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka pikir (logical framework) proyek. Hal ini dapat dilakukan perbulan, per kuartal sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh pusat, termasuk laporan dari Fasilitator Masyarakat (FM).

Sistem eksternal

Dapat dilaksanakan per tahun, tengah periode atau akhir proyek yang direncanakan secara khusus dan dilakukan pihak ketiga secara independen. Dalam rangka melaksanakan proses monitoring, pelaksana proyek dan penanggung jawab program perlu terlibat sejak tahap formulasi konsep dan perencanaan monitoring dan evaluasi proyek yang mencakup:

  1. System monitoring
  2. Indikator terpilih untuk dimonitor
  3. Alur informasi Pengguna informasi
  4. Waktu dan frekuensi diperlukannya.

BAB III

PENUTUP

 3.1 KESIMPULAN

Indonesia saat ini masih memiliki empat masalah gizi utama. yaitu kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), dan Kurang vitamin A. Masalh-masalah gizi tersebut berdampak pada kematian Ibu dan Kematian Bayi. Untuk menurunkan masalah kesehatan di Indonesia dibutuhkan program gizi dari pemerintah. Adapun program yang sementara berjalan ialah NICE (Nutrition Imfroverment Community Empowermwnt) atau Perbaikan Gizi melaui Pemberdayaan Masyarakat. Program ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi KEP, KVA dan masalah-masalah gizi lainnya di Indonesia. NICE bertujuan meningkatkan status gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui terutama keluarga miskin, melalui : peningkataan kapasitas institusi dalam mengembangkan kebijakan, program dan surveilans gizi, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan gizi terpadu terutama bagi penduduk rawan, peningkatan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perbaikan gizi, perluasan program fortikasi pangan, peningkatan komunikasi gizi masyarakat.

3.2 SARAN

            Sebaiknya program NICE ini diberdayakan oleh seluruh provinsi di Indonesia sehingga angka status gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih mampu teratasi, sehingga Indonesia mampu melahirkan generasi yang lebih cerdas, karena melalu status gizi pula mampu meningkatkan kualitas SDM.

 

DAFTAR PUSTAKA

 Anonym.2008.NICE(perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat).Jakarta

Anonym.2009.Dasardasarpembangunankesehatan.http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#Dasar-Dasar_Pembangunan_Kesehatan.diakses17April2011

Anonym.2009.DesaSasaranProyekNice.http://www.equator-news.com/lintas-barat/landak/69-desa-sasaran-proyek-nice. Diakses 18 April 2011

Anonym.2011.PanduanPelaksanaanPelatihan.http://ppcunicesumsel.wordpress.com/2011/03/15/panduan-pelaksanaan-pelatihan-tpg-dan-fm-nice-project-adb-loan-2348-ino-sf-sumatera-selatan/. Diakses 18 April 2011

Anonym.2011.PanduanWorkshopAdvokasiTaburia.http://komunitasfasilitatorgizi.blogspot.com/2011/02/panduan-workshop-advokasi-taburia.html. Diakses 18 April 2011

Anonym.2010.Gizi.http://gizi.net/info-pangan/download/lembar_informasi_no1_2010.pdf Diakses 18 April 2011

DepartemenKesehatan.2009.Gizi.http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/1127.Diakses 18 April 2011

KementerianPerencanaanPembangunaanNasional.2010. Pedoman Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian Tujuan mdgs di daerah (rad mdgs). Jakarta

Kusmiran,eny.2010.kesehatanibudananak.http://enykusmiran.blogspot.com/2009/06/masalah-kesehatan-ibu-dan-anak.html diakses 17 april 2011

Razak,thaha.2011. Memilih prioritas program gizi di indonesia tahun 2011-2012.jakarta

Soegionto,benny.2007. Pengelolaan program gizi Di puskesmas. Bojonegoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s