Flowchart

C. FLOWCHART

Flow Chart

Flow chart adalah gambaran skematik atau diagram yang menunjukan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukan bagaimana langkah itu saling beinteraksi satu sama lain. Flow chart digambarkan dengan simbol-simbol dan setiap orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki suatu proses tersebut. Flow chart digunakan untuk berbagai tujuan antara lain:

  1. Memberikan pengertian dan petujuk tentang jalanya proses.
  2. Membandingkan proses sesungguhnya dengan proses ideal.
  3. Mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu.
  4. Mengetahui dimana pengukuran dapat dilakukan.
  5. Menggambarkan sistem total.

Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, seperti :

  1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.
  2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya.
  3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas.
  4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja
  5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar.
  6. Lingkup dan range dari aktifitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem.
  7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.

 

Flowchart terbagi atas lima jenis, yaitu :

  1. Flowchart Sistem (System Flowchart)

Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem.

  1. Flowchart Paperwork / Flowchart Dokumen (Document Flowchart)

Flowchart Paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart Paperwork sering disebut juga dengan Flowchart Dokumen.  Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat dan disimpan.

 

  1. Flowchart Skematik (Schematic Flowchart)

Flowchart Skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional.

  1. Flowchart Program (Program Flowchart)

Flowchart Program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi.

  1. Flowchart Proses (Process Flowchart)

Flowchart Proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau system

Sudarsono.2010.Flowchart.http://sdarsono.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16512/Flowchart.pdf. diakses 29 maret 2012

S.tri.2010.DefinisiDanSimbolFlowchart.http://tri_s.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15392/2+definisi+dan+simbol+Flowchart.pdf. diakses 29 maret 2012

Input, Proses, Output Menurut Donabedian

INPUT, PROSES, OUTPUT MENURUT DONABEDIAN

INPUT atau STRUKTUR

“Karakteristik yang relatif stabil dari penyedia pelayanan kesehatan, alat dan sumber daya yang dipergunakan, fisik dan pengaturan organisasi di lingkungan kerja. Konsep struktur termasuk manusia, fisik, dan sumber keuangan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan medis”.

Struktur digunakan sebagai pengukuran tidak langsung dari kualitas pelayanan.  Hubungan antara struktur dan kualitas pelayanan adalah hal yang penting dalam merencanakan, mendesain, dan melaksanakan sistem yang dikehendaki untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pengaturan karakteristik struktur yang digunakan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi proses pelayanan sehingga ini akan membuat kualitasnya berkurang atau meningkat. (Donabedian, 1980).

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan, seperti SDM, dana, obat, fasilitas, peralatan , bahan, teknologi, organisasi, informasi dan lain-lain. Pelayanan kesehatan yang bermutu memerlukan dukungan input yang bermutu pula. Hubungan input dengan mutu adalah dalam perencanaan dan penggerakan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

PROSES

Beberapa pengertian tentang proses :

“Interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen (pasien/masyarakat) (Depkes RI, 2001).”

“Suatu bentuk kegiatan yang berjalan dengan dan antara dokter dan pasien”. (Donabedian, 1980).

“Semua kegiatan dokter dan tenaga profesi lainnya yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasiennya. Baik tidaknya pelaksanaan proses pelayanan di RS dapat diukur dari tiga aspek, yaitu relevan tidaknya proses itu bagi pasien, efektivitas prosesnya, dan kualitas interaksi asuhan terhadap pasien”.

“Proses yaitu semua kegiatan sistem. Melalui proses akan mengubah input menjadi output.

Pengubahan/Transformasi berbagai masukan oleh kegiatan operasi/produksi menjadi keluaran yang berbentuk produk dan/atau jasa. Proses, ialah interaksi professional antara pemberi layanan dengan konsumen (pasien / masyarakat ). Proses ini merupakan variable penilaian mutu yang penting. Proses adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan interaksinya dengan pasien. Penilaian terhadap proses adalah evaluasi terhadap dokter dan profesi kesehatan dalam me-manage pasien. Kriteria umum yang digunakan adalah derajat dimana pengelolaan pasien, konform dengan standar-standar dan harapan-harapan masing-masing proses.

 

OUTPUT/OUTCOME

Tentang output/outcome, Donabedian memberikan penjelasan bahwa outcome secara tidak langsung dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menilai pelayanan kesehatan. Dalam menilai apakah hasilnya bermutu atau tidak, diukur dengan dengan standar hasil (yang diharapkan) dari pelayanan medis yang telah dikerjakan.

Output/outcome, ialah hasil pelayanan kesehatan, merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen (pasien/masyarakat), termasuk kepuasan dari konsumen tersebut. Hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan profesional terhadap pasien. Hasil pelayanan kesehatan / medis dapat dinilai antara lain dengan melakukan audit medis, review rekam medis dan review medis lainnya, adanya keluhan pasien, dan informed consent.

Utha.2010.GuguskendaliMutu.http://utha99.wordpress.com/2010/06/08/w-edward-deming-gkmgugus-kndali-mutu-dan-kaizen/. diakses 29 maret 2012

Sari,RatnaDewi.2010.GambaranMutu.http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123995-S-5373-Gambaran%20mutu-Literatur.pdf.Diakses 1 April 2012

Sudrajat.2011.Teori4Lensa.http://wwwblogsudrajat.blogspot.com/2011/05/teori-4-lensa_18.html.Diakses 1 April 2012

Filosofi Deming “Manajemen Mutu”

Filosofi Deming

PDCA (Plan, Do, Check, Action) atau disebut juga Filosofi Deming, yang merupakan manajemen perbaikan mutu secara berkesinambungan yang menekankan pada keuntungan jangka pendek. Dr.Deming yang merupakan pelopor PDCA adalah murid dari Dr.Walter Shewhart. Mereka menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip perbaikan mutu kedalam teori manajemen perbaikan mutu. Beliau juga mempelopori konsep SPC (Statistical Prosess Control), yang merupakan konsep dalam perbaikan kualitas berkesinambungan. Penjabaran dari siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) :

  1. Planning berarti memahami apa yang ingin dicapai, memahami bagaimana melakukan suatu pekerjaan, berfokus pada masalah, menemukan akarpermasalahan, menciptakan solusi yang kreatif serta merencanakanimplementasi yang terstruktur.
  2. Doing tidak semudah seperti yang dilihat. Didalamnya berisi pelatihan dan manajemen aktivitas. Biasanya masalah besar dan mudah sering berubah pada saat-saat terakhir. Bila terjadi kondisi seperti ini maka tidak dapat dilanjutkan lagi tetapi harus mulai dari awal kembali.
  3. Checking berarti pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Bila segala sesuatu menjadi buruk dan hasil baik tidak ditemukan, pada bagian ini keberanian, kejujuran, kecerdasan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan proses. Kata kunci ketika hasil memburuk adalah ”kenapa”. Dengan dokumentasi proses yang baik maka kita dapat kembali pada titik yang mana keputusan yang salah dibuat.
  4. Acting berarti Menindak lanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap pengecekan. Arti lainnya adalah mencapai tujuan dan menstandarisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat

Filosofi Deming itu sendiri adalah ajaran-ajaran pokok William Edward Deming, salah satu mahaguru manajemen kualitas. Yang menawarkan Theory (system) of Profound Knowledge. Yang menawarkan semacam peta atau panduan filosofis-teoritik yang merupakan pimpinan unit bisnis untuk memahami kompetensi apa saja yang harus dikembangkan bila ingin menjadi atau mengembangkan dan melatih pemimpin-pemimpin bisnis yang handal. Theory of Profound Knowledge dapat dipahami dengan mempelajari empat lensa yang berbeda satu sama lain, tetapi saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam penerapannya. Karena itu, pelatihan mengenai filosofi Deming kemudian banyak menggunakan nama Teori Empat Lensa yang terdiri dari :

  1. Berfikir system (System Thinking) untuk memimpin sistem.
  2. Memahami variasi (Variation) dalam perencanaan dan pemecahan masalah.
  3. Memahami Pengetahuan (Knowledge) agar bisa melakukan perbaikan.
  4. Memahami Manusia (People)

Keempat lensa tersebut saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, dalam arti pemahaman dan penerapan lensa yang satu akan menjadi lebih efektif jika dikaitkan dengan lensa yang lain

Prasetya,oki.2011.PengertiaPDCA.http://id.shvoong.com/products/auto/2236008-pengertian-pdca/.Diakses 1 April 2012

Putri,Rinella.2010.14prinsipkualitasdeming.http://vibizmanagement.com/journal/index/category/quality_management/92/120.diakses 29 maret 2012

Utha.2010.GuguskendaliMutu.http://utha99.wordpress.com/2010/06/08/w-edward-deming-gkmgugus-kndali-mutu-dan-kaizen/. diakses 29 maret 2012

Sudrajat.2011.Teori4Lensa.http://wwwblogsudrajat.blogspot.com/2011/05/teori-4-lensa_18.html.Diakses 1 April 2012

Formularium Rumah Sakit

FORMULARIUM

A. Definisi Formularium Rumah Sakit

Formularium adalah himpunan obat yang diterima/ disetujui oleh Panitia farmasi dan Terapi untuk digunakan di RS pada batas waktu tertentu. Formularium adalah dokumen yang selalu diperbaharui secara terus menerus, yang berisi sediaan-sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan penting lainnya yang merefleksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medik rumah sakit.

Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama (drug of choice) dan obat-obat alternatifnya. Dasar-dasar pemilihan obat-obat alternative tetap harus mengindahkan prinsip manajemen dan criteria mayor yaitu berdasarkan pada : pola penyakit yang berkembang didaerah tersebut, efficacy, efektivitas, keamanan, kualitas, biaya, dan dapat dikelola oleh sumber daya dan keuangan rumah sakit (Anonim 2002a)

Seleksi obat yang tepat melalui sistem formularium rumah sakit, banyak keuntungan yang didapat antara lain meningkatkan mutu terapi obat, dan menurunkan kejadian efek samping obat. Formularium juga meningkatkan efisiensi pengadaan, pengelolaan obat serta meningkatkan efisiensi pengadaan, pengelolaan obat serta meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan, sehingga pada akhirnya akan menurunkan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Anonim, 2002a)

 

B. Format Formularium

Format formularium harus menarik, mudah dibaca, berpenampilan bersih dan profesional, dengan tata bahasa yang baik. Umumnya terdiri atas:

  1. Judul
  2. Nama dan gelar KFT
  3. Daftar isi
  4. Informasi tentang prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat
  5. Sediaan yang diterima di rumah sakit mencakup daftar obat yang ditambah atau ditiadakan sejak edisi terakhir.

Buku formularium harus didistribusikan dan disosialisasikan kepada semua staf medik rumah sakit, termasuk pimpinan rumah sakit, komite rumah sakit. Komposisi Formularium : Halaman judul, Daftar anggota PFT, Daftar isi, Informasi tentang kebijakan & prosedur, Produk yang diterima, lampiran.

 

C. Isi Formularium

Isi formularium meliputi :

a. Informasi umum prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat yang meliputi:

  1. Prosedur dan kebijakan formularium termasuk penggunaan obat dan prosedur untuk menambah obat baru dalam formularium.
  2. Uraian singkat tentang tim farmasi dan terapi termasuk anggota-anggotanya, tanggung jawab dan kegiatannya.
  3. Peraturan rumah sakit tentang penulisan resep, peracikan dan pemberian obat mencakup penulisan order obat, singkatan, prosedur dan kebijakan tentang kesetaraan generik dan terapetik, penghentian obat secara otomatis, order obat secara lisan, penggunaan obat sendiri oleh penderita, obat sendiri yang dibawa sendiri dari rumah, dan lain sebagainya.
  4. Prosedur pelayanan kefarmasian, misalnya jam kerja IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit), kebijakan pemberian obat untuk penderita rawat jalan, kebijakan harga obat, prosedur distribusi, obat untuk rawat inap dan lain-lain.

b. Daftar Sediaan Obat

Daftar sediaan obat dipilih oleh staf medik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Daftar obat yang dimasukkan ke dalam formularium dapat disusun berdasarkan abjad, menurut nama-nama generik obat, penggolongan terapi atau kombinasi keduanya.

Informasi pada tiap-tiap obat meliputi nama, generik obat dan zat aktif utamanya (nama umum maupun nama dagang), cara penggunaan obat, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, dan ukuran jumlah dalam kemasan, formulasi sediaan jika diperlukan. Informasi tambahan, meliputi rentang dosis bagi dewasa atau anak-anak, informasi biaya.

c. Informasi Khusus

Meliputi daftar produk nutrisi, tabel kesetaraan dosis dari obat-obat yang mirip dengan obat kortikosteroid, formula nutrisi parenteral baku, pedoman perhitungan dosis bagi anak-anak, komposisi, tabel kandungan natrium dari sediaan obat, daftar sediaan obat bebas gula, isi kotak obat darurat, informasi pemantauan dan penetapan kadar secara farmakokinetik, formulir untuk permintaan obat nonformularium, formulir pelaporan reaksi obat merugikan, tabel interaksi obat, informasi pengendalian keracunan, pembawa baku atau pengencer untuk injeksi, komposisi elektrolit untuk sediaan parenteral volume besar.

 

D.Pedoman Penggunaan Formularium

Pedoman penggunaan formularium meliputi

  1. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan Panitia Farmasi dan Terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung sistem formularium yang diusulkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi.
  2. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap institusi.
  3. Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk menguasai sistem formularium yang dikembangkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi.
  4. Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah nama generik.
  5. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi Farmasi.
  6. Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya sama, seperti :

 

  1. Apoteker bertanggung jawab untuk menentukan jenis obat generik yang sama untuk disalurkan kepada dokter sesuai produk asli yang diminta.
  2. Dokter yang mempunyai pilihan terhadap obat paten tertentu harus didasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi.
  3. Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat dari sediaan kimia, biologi dan sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa dan mengobati pasien

 

E. Prinsip Penerapan Formularium

Formularium harus direvisi secara periodic sehingga dapat merefleksikan penilaian terkini para staf medic. Penerapan formularim harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut (Anonim, 2002a):

  1. Obat harus diseleksi atas dasar kebutuhan komunitas dan obat-obatan tersebut harus dapat mengatasi pola penyakit dan kondisi daerah tersebut.
  2. Obat yang dipilih adalah drug of choice
  3. Daftar formularium harus memiliki jumlah oabat yang terbatas. Hanya obat-obatan yang diperlukan yang dapat disediakan di rumah sakit. Duplikasi obat dengan khasiat terapetik sama tidak boleh terjadi.
  4. Penggunaan produk obat kombinasi hanya untuk kasus tertentu, misalnya TB.
  5. Obat-obat yang tidak cukup bukti tentang khasiat, keamanan dan kualitas, serta tidak cost effective perlu dievaluasi dan dihapus bila telah ada alternative obat yang lebih dapat diterima.

Formularium merupakan sarana yang digunakan oleh dokter dalam pola pengobatan, oleh karena itu formularium harus lengkap, ringkas dan mudah digunakan. Formularium sangat diperlukan di rumah sakit karena dapat digunakan sebagai dasar pedoman perencanaan obat bagi manajemen dan sebagai sebagai pedoman perencanaan obat bagi dokter dalam melakukan peresepan di rumah sakit (Anonim, 2002b). Prinsip pengelolaan sistem formularium terdiri atas tiga bagian yaitu :

a. Evaluasi Penggunaan Obat, adalah suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus dan terstruktur yang diakui oleh rumah sakit dan ditujukan untuk menjamin bahwa obat digunakan secara tepat, aman dan efektif.

b. Pemeliharaan Formularium

  1. Pengkajian golongan terapi obat. Pengkajian ulang dilakukan setiap tahun oleh Tim Farmasi dan Terapi, bertujuan agar formularium dapat memberikan informasi yang selalu mutakhir. Kriteria pengkajian meliputi kemanfaatan, toksisitas, perbedaan harga dari antara golongan obat yang sama, laporan reaksi obat yang merugikan, informasi baru tentang suatu obat dari penelitian atau pustaka medik mutakhir, dan penghapusan golongan obat. Hasil pengkajian golongan terapi obat dapat menjadi masukan bagi pengembangan kriteria penggunaan obat baru, dan perubahan formularium.
  2. Penambahan atau penghapusan monografi obat formularium, yang disampaikan oleh apoteker atau dokter dalam bentuk formulir permohonan perubahan formularium, disertai laporan evaluasi obat, dan data mengenai pengaruh obat yang diusulkan terhadap mutu dan biaya perawatan penderita.
  3. Penggunaan obat nonformularium untuk penderita khusus. Kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obat nonformularium perlu ditetapkan oleh Tim Farmasi dan Terapi dan perlu pengkajian tentang kecenderungan penggunaan obat nonformularium di rumah sakit, yang akan mempengaruhi keputusan penambahan atau penghapusan obat formularium.

c. Seleksi sediaan obat, mencakup konsep kesetaraan terapi yang terdiri dari subsitusi generik dan pertukaran terapi. Subsitusi generik adalah obat yang mengandung zat aktif sama dan mempunyai bentuk, konsentrasi, kekuatan dan rute pemberian yang sama, tetapi dapat menghasilkan respon farmakologi yang berbeda, sedangkan pertukaran terapi adalah obat-obat dengan kandungan zat aktif berbeda tetapi dapat menghasilkan respon farmakologi yang sama.

 

F. Evaluasi Obat Untuk Formularium

Evaluasi obat untuk formularium terdiri atas nama generik, nama dagang, sumber pemasok obat, penggolongan farmakologi, indikasi terapi, bentuk sediaan, daya ketersediaan hayati, dan data farmakokinetik, rentang dosis dari berbagai rute pemberian, efek samping dan toksisitas, perhatian khusus, keuntungan dan kerugian, serta rekomendasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diberikan rekomendasi tentang obat dengan kategori sebagai berikut :

  1. Kategori tidak dikendalikan, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik.
  2. Kategori dipantau, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik, tetapi penggunaanya dipantau oleh IFRS.
  3. Kategori terbatas, yaitu obat yang dapat digunakan oleh staf-staf medik tertentu atau oleh departemen tertentu.
  4. Kategori bersyarat, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik pada periode tertentu.
  5. Ketegori dihapus, yaitu obat yang dihapus dari formularium yang ada.

 

G. Keuntungan Memakai Sistem Formularium

Sistem formularium yang dikelola dengan baik memberikan tiga keuntungan bagi rumah sakit, antara lain :

  1. Merupakan pendidikan terapi obat yang tepat bagi staf medik.
  2. Memberikan manfaat dalam pengurangan biaya dengan sistem pembelian dan pengendalian persediaan yang efisien.
  3. Pembatasan jumlah obat dan produk obat yang secara teratur tersedia di apotek akan memberikan keuntungan bagi pelayanan penderita dan keuntungan secara ekonomi
  4. Membantu menyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat dalam rumah sakit.

 

 

 

REFERENSI

Anonim, 2002a, Drug and Therapeutics Committee Training Course, 60-69, Management Sciences for Health, Arlington.

Anonim, 2002b.Principles of a Sound Drug Formulary System.http//www.ASHP.com.Diakses 28 Maret 2012

Depkes RI.2004. Formularium. http://dinkes-sulsel.go.id. Diakses 28 Maret 2012

Hamzah,Herdiansyah.2010.SistimFormulariumDiRumahSakit.http://kedaiobat.blogspot.com/2010/05/sistim-formularium-di-rumah-sakit.html. Diakses 28 Maret 2012

Hamzah,Herdiansyah.2010.DefinisiDanRuangLingkupFormularium.http://kedaiobat.blogspot.com/2010/05/definisi-dan-ruang-lingkup-formularium.html.Diakses28Maret 2012

Metode ABC dan VEN “Manajemen Logistik Dan Farmasi”

1. METODE ABC

Definisi

Metode ABC atau Analisis ABC juga dikenal dengan nama analisis Pareto. Analisis ABC merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilaidari nilai tertinggi hingga terendah, dan dibagi menjadi 3 kelompok besar yangdisebut kelompok A, B dan C.

  1. Kelompok A adalah inventory dengan jumlah sekitar 20% dari item tapi mempunyai nilai investasi sekitar 80% dari total nilai inventory.
  2. Kelompok B adalah inventory dengan jumlah sekitar 30% dari item tapimempunyai nilai investasi sekitar 15% dari total nilai inventory.
  3. Kelompok C adalah inventory dengan jumlah sekitar 50% dari item tapimempunyai nilai investasi sekitar 5% dari total nilai inventory (Suciati, 200).

Besarnya persentase ini adalah kisaran yang bisa berubah-ubah dan berbedaantara perusahaan satu dengan yang lainnya (Maimun, 2008).Kelompok A adalah kelompok yang sangat kritis sehingga perlu pengontrolansecara ketat, dibandingkan kelompok B yang kurang kritis, sedangkan kelompok Cmempunyai dampak yang kecil terhadap aktivitas gudang dan keuangan (Maimun,2008).

Dalam keterkaitannya dengan persediaan di IFRS maka yang dimaksud kelompok A adalah kelompok obat yang harganya mahal, maka harus dikendalikansecara ketat yaitu dengan membuat laporan penggunaan dan sisanya secara rinci agar dapat dilakukan monitoring secara terus menerus. Oleh karena itu disimpan secararapat agar tidak mudah dicuri bila perlu dalam persediaan pengadaannya sedikit atau tidak ada sama sekali sehingga tidak ada dalam penyimpanan. Sedangkan pengendalian obat untuk kelompok B tidak seketat kelompok A. Meskipun demikian laporan penggunaan dan sisa obatnya dilaporkan secara rinci untuk dilakukan monitoring secara berkala pada setiap 1-3 bulan sekali. Cara penyimpanannya disesuaikan dengan jenis obat dan perlakuannya. Pengendalian obat untuk kelompok C dapat lebih longgar pencatatan dan pelaporannya tidak sesering kelompok B dengan sekali-kali dilakukan monitoring dan persediaan dapat dilakukan untuk 2-6 bulan dengan penyimpanan biasa sesuai dengan jenis perlakuan obat.Prinsip ABC ini dapat diterapkan dalam pengelolaan pembelian, inventory, penjualan dan sebagainya. Dalam organisasi penjualan, analisis ini dapat memberikaninformasi terhadap produk-produk utama yang memberikan revenue terbesar bagi perusahaan. Pihak manajemen dapat meneruskan konsentrasi terhadap produk ini,sambil mencari strategi untuk mendongkrak penjualan kelompok B (Maimun, 2008).

 

Prosedur analisis ABC

Prinsip utama analisis ABC adalah dengan menempatkan jenis-jenis perbekalanfarmasi ke dalam suatu urutan, dimulai dengan jenis yang memakan anggaranterbanyak. Urutan langkah sebagai berikut :

  1. Kumpulkan kebutuhan perbekalan farmasi yang diperoleh dari salah satumetode perencanaan, daftar harga perbekalan farmasi, dan biaya yangdiperlukan untuk tiap nama dagang. Kelompokkan ke dalam jenis-jenis/katagori, dan jumlahkan biaya per jenis/ katagori perbekalan farmasi.
  2. Jumlahkan anggaran total, hitung masing-masing prosentase jenis perbekalanfarmasi terhadap anggaran total.
  3. Urutkan kembali perbekalan farmasi di atas mulai dari yang memakan prosentase biaya paling banyak.
  4. Hitung prosentase kumulatif, dimuali dengan urutan 1 dan seterusnya.
  5. Identifikasi perbekalan farmasi yang menyerap ± 70% anggaran perbekalan total.
  6. Perbekalan farmasi katagori A menyerap anggaran 70%
  7. Perbekalan farmasi katagori B menyerap anggaran 20%
  8. Perbekalan farmasi katagori C menyerap anggaran 10%

(DepKes RI, 2008).

 

 

Cara Perhitungan analisis ABC :

1)      Hitung jumlah dana yang dibutukan untuk masing-masing obat dengan caramengalikan jumlah obat dengan harga obat.

2)      Tentukan rangkingnya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil.

3)      Hitung presentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan.

4)      Hitung kumulasi persennya.

5)      Perbekalan farmasi kategori A termasuk dalam kumulasi 70%.

6)      Perbekalan farmasi kategori B termasuk dalam kumulas 71-90%.

7)      Perbekalan farmasi kategori C termasuk dalam kumulasi 90-100%                                                                                       (DepKes RI, 2008).

Tahapan-tahapan dalam analisis ABC dengan menggunakan program Microsoftexcel adalah sebagai berikut :

a.       Buat daftar list semua item dan cantumkan harganya

b.      Masukkan jumlah kebutuhannya dalam periode tertentu.

c.       Kalikan harga dan jumlah kebutuhan.

d.      Hitung persentase harga dari masing-masing item.

e.       Atur daftar list secara desending dengan nilai harga tertinggi berada di atas.

f.       Hitung persentase kumulatif dari masing-masing item terhadap total harga.

g.      Tentukan klasifikasinya A, B atau C (Maimun, 2008).

Analisis klasifikasi ABC memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

  1. Membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien
  2. Memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan
  3. Dapat memanfaatkan modal kerja (workingcapital) sebaik-baiknya sehingga  dapat memacu pertumbuhan perusahaan
  4. Sumber-sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi fungsi-fungsi produksi

2. Metode VEN

Metode VEN merupakan pengelompokan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Semua jenis obat yang direncanakan dikelompokan kedalam tiga kategori yakni (Maimun, 2008) :

  1. Vital (V) adalah kelompok jenis obat yang sangat esensial (vital), yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : obat penyelamat (life saving drug), obat-obatan untuk pelayanan kesehatan pokok dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Contoh obat yang termasuk  jenis obat Vital adalah adrenalin, antitoksin, insulin, obat jantung,
  2. Esensial (E) bila perbekalan farmasi tersebut terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit, atau mengurangi penderitaan pasien. Contoh obatyang termasuk jenis obat Essensial adalah antibiotic, obat gastrointestinal, NSAID dan lain lain.
  3. Non-esensial (N) meliputi aneka ragam perbekalan farmasi yang digunakanuntuk penyakit yang sembuh sendiri (self limiting disease), perbekalanfarmasi yang diragukan manfaatnya, perbekalan farmasi yang mahal namuntidak mempunyai kelebihan manfaat disbanding perbekalan farmasi lainnya.Contoh obat yang termasuk jenis obat Non-essensial adalah vitamin, suplemen dan lain-lain.

Penggolongan Obat Sistem VEN dapat digunakan :

  1. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia.
  2. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat
  3. Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penentuan VEN. Dlm penentuan kriteria perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialisasi.

Langkah-langkah menentukan VEN.

  1. Menyusun kriteria menentukan VEN
  2. Menyediakan data pola penyakit
  3. Standar pengobatan

3. KOMBINASI ABC DAN VEN

Jenis obat yang termasuk kategori A (dalam analisis ABC) adalah benar-benar yangdiperlukan untuk menanggulangi penyakit terbanyak dan obat tersebut statusnya harus Edan sebagain V (dari analisa VEN). Sebaliknya jenis obat dengan status N harusnyamasuk dalam kategori C (Maimun, 2008).

Digunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat dimana anggaran yang adatidak sesuai kebutuhan.

Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

  1. Obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas pertama untuk dikurangi ataudihilangkan dari rencana kebutuhan, bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya dan xobat yang masuk kategori NA menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini dana yangtersedia masih juga kurang lakukan langkah selanjutnya.
  2. Pendekatan sama dengan pada saat pengurangan obat pada kriteria NC, NB, NAdimulai dengan pengurangan obat kategori EC, EB dan EA (Maimun, 2008).

 REFERENSI

 

Maimun, Ali. 2008. Perencanaan Obat Antibiotik Berdasarkan Kombinasi Metode Konsumsi dengan Analisis ABC dan Reorder point terhadap Nilai Persediaan dan Turn Over Ratio di Instalasi Farmasi RS Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal (Tesis). Universitas Diponegoro. Semarang.

Suciati , S. Dan Wiku B.B Adisasmito. 2006. Analisis Perencanaan Obat Berdasarkan ABC Indeks Kritis di Instalasi Farmasi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Yessi.2011.MetodeKombinasi.http://yessykh.blogspot.com/2011/12/spesialite-alat-kesehatan.html.Diakses 21 Maret 2012

Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan Umum

RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

 

Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasar PP no: 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.

Asas BLU yang lainnya adalah:

  1. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk,
  2. BLU tidak mencari laba,
  3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,
  4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Persyaratan BLU yaitu

  1. Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan public. Memperoleh imbalan atas seluruh/sebagian layanan berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat  (fungsi cost sharing). Harus berorientasi pada layanan publik/masyarakat. Oleh karenanya, BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan.
  2. Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Persyaratan administratif termasuk keuangan di bawah ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan suatu unit pemerintah dapat diberikan status Kandidat BLU atau BLU. Suatu unit dapat langsung atau secara bertahap memperoleh status BLU tergantung kesiapan dan kemampuan memenuhi persyaratan BLU.
  1. Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis/satker perangkat daerah yang bersangkutan. Upaya pendirian sebuah BLU memperhatikan kriteria teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga  yang bersangkutan. Kriteria tersebut antara lain meliputi aspek jenis dan mutu layanan produk, aspek kinerja keuangan, dan aspek manfaat pelayanan bagi masyarakat.

Pilar utama dalam pelaksanaan PPK-BLU adalah mempromosikan (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan (3) tata kelola yang baik (good governance).

Karakteristik BLU terdiri dari:

(1)   Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);

(2)   Menghasilkan barang dan/atau jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik;

(3)   Tidak bertujuan mencari keuntungan;

(4)   Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi

(5)   Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;

(6)   Pendapatan operasional dan sumbangan dapat digunakan langsung;

(7)   Pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non-PNS.

PPK-BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dipegang ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU wajib mengkalkulasi harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.

Alasan Rumah Sakit Pemerintah Dijadikan BLU

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam.

Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien.  Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut.

Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Standar Pelayanan dan Tarif  Layanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU / BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga /gubernur /bupati /walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Rumah Sakit Sebagai BLU: Tinjauan Aspek Pelaporan Keuangan Dan Pertanggungjawabannya

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dalam penganggaran di lingkungan pemerintah. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam segala aktivitasnya. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan Sesuai dengan PP No:23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan

Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan ketidakkonsistensian yaitu bahwa organisasi BLU yang cenderung sebagai organisasi kepemerintahan tetapi pelaporan akuntansi menggunakan PSAK (standar akuntansi keuangan ), bukan menggunakan PSAP (Standar akuntansi pemerintahan).

Standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah(KSAP). Standar ini digunakan untuk organisasi kepemerintahan dan merupakan pedoman dalam penyususnan dan penyajian laporan keuangan. SAP dinyatakan dalam PSAP. Organisasi pemerintahan sebagai organisasi yang nirlaba semestinya menggunakan SAP bukan SAK. Oleh karena itu jika rumah sakit pemerintah sebagai badan layanan umum semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK, namun dalam PP disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan SAK. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK no 45 yaitu standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba.

  1. Mengukur jasa atau manfaat entitas nirlaba,
  2. Pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit, (disajikan dalam bentuk laporan aktivtias dan laporan arus kas)
  3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa, (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan)
  4. Mengetahui perubahan aktiva bersih, (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas)

Dengan demikian laporan keuangan rumah sakit pemerintahan akan mencakup:

  1. Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan terntentu
  2. Laporan aktivitas, (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan aktiva bersih)
  3. Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivtitas operasi, aktivtais investasi dan aktivtias pendanaan
  4. Catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer. dan perubahan klasifikasi aktiva bersih

Laporan keuangan rumah sakit diaudit oleh auditor independen Adapun Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU yang disusun harus menyediakan informasi untuk:

1. Mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan;

2. Pertanggungjawaban manajemen rumah sakit (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas dan laporan arus kas);

3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan);

4. Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas).

Dalam hal konsolidasi laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, maupun laporan keuangan pemerintah daerah, maka rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU/BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan sesuai pula dengan Pasal 27 PP No. 23 tahun 2005, maka rumah sakit pemerintah daerah dalam rangka pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, menyusun dan menyajikan : 1. Laporan Keuangan; dan 2. Laporan Kinerja.Laporan Keuangan tersebut paling sedikit terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran dan atau Laporan Operasional; 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, review dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga. Review ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal.

BLU sebagai Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dipimpin oleh Pejabat Pengguna Anggaran yang berwenang/bertugas :

  1. Menyusun RKA
  2. Menyusun DPA
  3. Melaksanakan anggaran belanja satker
  4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  6. Mengelola utang dan piutang
  7. Menggunakan barang milik Daerah
  8. Mengawasi pelaksanaan anggaran
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Rumah Sakit Sebagai Blu: Tinjauan Dari Aspek Teknis Keuangan

Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar PP no: 23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapi kepada departemen keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang disusun rumah sakit pemeritah juga harus disusun dengan berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri no 29 tahun 2002). Berdasar prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung

adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit,dengan pemerintah dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayana kesehatan yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang perlu dipertimbangankan lagi adalah adalah adanya audit atau pemeriksaan bukan saja dari pihak independen terhadap pelaporan keuangan tetapi juga perlu audit klinik. Dengan berubahnya kelembagaan sebagai BLU tentu saja aspek teknis sangat berhubungan erat dengan basis kinerja

Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan admnistratif adalah berkaitan dengan standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan keuangan,tata kelola semuanya harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus dipersiapkan bagi rumah sakit untuk menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan adalah:

  1. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupun subsidi pemerintah sehingga masih terdapat suatu cost culture yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada unit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang diipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang diharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis pada presentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melalui mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dan dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

 

  1. Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya berbasis subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran harus didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output.
  2. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang disusun oleh organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan Independen bukan diaudit dari pemerintah.
  3. Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based. Dalam penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar pemikiran bahwatingkatan pemberian remunerasi didasari pada tingkatan, yaitu tingkatan satu adalah basic salary yang merupakan alat jaminan safety bagi karyawan. Basic salary tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah incentives yaitu sebagai alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian incentives ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang ketiga adalah bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan.Pemberian bonus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. Implementasi aspek teknis keuangan bagi rumah sakit ini akan menjadi nilai plus dalam upayanya untuk peningkatan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola yang transparan. Perhitungan dan penelusuran terhadap unit cost memerlukan persyaratan sebagai berikut:
    1. Menuntut adanya dukungan dari para stakeholder,
    2. Memiliki keinginan yang kuat dari rumah sakit untuk berbenah, tanpa meninggalkan misi layanan sosial tetapi harus tetap mengunggulkan rumah sakit sebagai alat bargaining position,
    3. Kesanggupan untuk mewujudkan desakan akuntabilitas dari publik kepada rumah sakit, khususnya mengenai pola penentuan tariff,
    4. 4.  Dukungan dari seluruh tim ahli, baik ahli medis, komite medis, sistem informasi rumah sakit, akuntansi dan costing.

Dengan implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, dalam aspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi kepastian mutu dan kepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Pendapatan dan belanja BLU tetap merupakan bagian APBD dengan aset yang tidak dipisahkan. Namun lembaga ini tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, lebih memprioritaskan pelayanan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan juga tetap.

BLU di sini beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah  bertujuan memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk bersangkutan. Sesuai dengan asas yang diamanatkan, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang  telah menjadi BLU/ BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu :

  1. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/ BLUD;
  2. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  3. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
  4. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/ BLUD; dan
  5. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/ BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/ menteri kesehatan/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/ kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/ peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontinuitas dan pengembangan layanan;

2. Daya beli masyarakat;

3. Asas keadilan dan kepatutan; dan

4. Kompetisi yang sehat.

Pembiayaan Rumah Sakit BLU

Rumah sakit BLU memperoleh dana APBN untuk biaya operasional dan belanja modal. Biaya operasional biasanya digunakan untuk biaya gaji pegawai dan biaya pemeliharaan aktiva tetap. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, yang dikapitalisasi di Neraca dan dicatat sebagai penambahan Aktiva Tetap. Pada saat pembuatan RBA, BLU mengajukan rencana bisnis dan anggaran ke departemen induk untuk mendapat persetujuan. Departemen induk akan memasukkan anggaran yang diminta dalam Rencana Kerja dan Anggaran (selanjutnya disebut RKA) departemen yang bersangkutan. RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Kementerian/Lembaga. Pendapatan dan Belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA Kementerian/Lembaga.

Surplus Anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah KDH, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah, dengan mempertimbangakan posisi Likuiditas BLU. Defisit Anggaran BLU dapat diajukan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD. PPKD dapat mengajukan anggaran untuk menutupi difisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBD tahun anggaran berikutnya

Penerimaan Lembaga Dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah

Pendapatan BLU, baik penghasilan operasional maupun non-operasional, sumbangan pihak ketiga atau hibah, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP). Pendapatan BLU seperti diuraikan di atas telah dikonsolidasikan dalam RKA departemen atau lembaga yang membawahinya, yang kemudian akan digabungkan dalam APBN Pemerintah dan disahkan oleh DPR. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Laporan unit-unit usaha ini dapat dimasukkan dalam pendapatan operasional maupun non-operasional, misalnya pendapatan dari kerjasama operasi dengan pihak ketiga, pendapatan pengelolaan dan sewa kantin untuk pegawai atau untuk umum.

Laporan keuangan BLU disampaikan kepada kementerian/ lembaga. RKA dan Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.  pendapatan dan Belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan BLU dilampirkan pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga Laporan keuangan BLU digabungkan dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga sesuai SAP.

 

Keuntungan BLU Bagi Rumah Sakit

Keuntungan BLU bagi rumah sakit yaitu :

  1. Tata kelola keuangan RS lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan standar akutansi keuangan yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  2. RS masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi atau modal.
  3. pendapatan RS dapat digunakan langsung tidak disetor ke kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan.
  4. RS dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya dana untuk kegiatan operasional  RS.
  5. Membantu RS meningkatkan kualitas SDM nya dengan perekrutan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.
  6. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh pimpinan RS.

 DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2012.RumahSakitSebagaiBLU.http://www.banjarnegarakab.go.id/v2/index.php/berita/pengumuman/761-rsud-banjarnegara-terapkan-ppk-blud. Diakses 26 mei 2012

Aristia.2008. AnalisiskinerjakeuanganBluRsupFatmawatiDan perlakuan perpajakannya. Fakultas ekonomi:universitas indonesia

Hendrawan,ronny.2011.Analisis penerapan psak no. 45 tentang Pelaporan keuangan organisasi nirlaba Pada rumah sakit berstatus Badan layanan umum.Fakultas Ekonomi:Universitas Diponogoro

Norpatiwi.vianey.2010. Aspek value added rumah sakit sebagai badan layanan umum

Tinarbuka,arya.2011.BLURS.http://tinarbukaaw.studentsblog.undip.ac.id/2011/07/badan-layanan-umum-blu-rumah-sakit/. Diakses 26 mei 2012

Zahendra.2010.MenjadiBLURumahSakitLebihMandiri.http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/12/14/11036/menjadi_blu_rumah_sakit_lebih_mandiri/#.T8AMPHo7ee0.Diakses 26 Mei 2012

Manajemen Resiko

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 LATAR BELAKANG

Program Kesehatan Kerja mempunyai tujuan utama yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja dari bahaya kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan promosi kesehatan pekerja. Lebih jauh lagi adalah menciptakan kerja yang tidak saja aman dan sehat, tetapi juga nyaman serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.

Kantor Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2005 memperkirakan bahwa diseluruh dunia setiap tahun 2.2 juta orang meninggal karena kecelakaan-kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat kerja. Dan kematian-kematian akibat kerja nampaknya meningkat. Lagi pula, diperkirakan bahwa setiap tahun terjadi 270 juta kecelakaan-kecelakaan yang akibat kerja yang tidak fatal (setiap kecelakaan paling sedikit mengakibatkan paling sedikit tiga hari absen dari pekerjaan) dan 160 juta penyakit-penyakit baru akibat kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan permasalahan pemerintah, pengusaha, pekerja dan keluarganya diseluruh dunia. Sementara beberapa industri bersifat lebih berbahaya dari industri yang lain, kelompok pekerja migran dan pekerja berpenghasilan kecil yang lain lebih banyak dihadapkan pada risiko mengalami kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dan kesehatan yang kurang baik, karena kemiskinan seringkali memaksa mereka untuk menerima pekerjaan yang tidak aman.

Berbagai pendekatan sering dilakukan dalam menghadapi risiko dalam organisasi atau perusahaan salah satunya yaitu menerapkan Manajemen Risiko, dalam pengertian umum, risiko tinggi yang dihadapi sebenarnnya merupakan suatu tantangan yang perlu diatasi dan melalui suatu pemikiran positif diharapkan akan memberikan nilai tambah atau imbalan hasil yang tinggi pula.

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah akan memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas pada bab selanjutnya, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai komponen manajemen risiko ditempat kerja yang terdiri dari :

  1. Apa definisi risiko dan manajemen risiko ?
  2. Apa tujuan diterapkannya manajemen risiko di tempat kerja ?
  3. Apa manfaat diterapkannya manajemen risiko di tempat kerja ?
  4. Apa komponen utama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja ?
  5. Bagaimana proses manajemen risiko di tempat kerja ?

 

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yakni bersumber dari apa yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yaitu :

  1. Untuk mengetahui dan paham definisi risiko dan manajemen risiko
  2. Untuk mengetahui dan paham tujuan diterapkannya manajemen risiko di tempat kerja
  3. Untuk mengetahui dan paham manfaat diterapkannya manajemen risiko di tempat kerja
  4. Untuk mengetahui dan paham komponen utama manajemen risiko di tempat kerja
  5. Untuk mengetahui dan paham proses manajemen risiko di tempat kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1 DEFINISI RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Beberapa definisi tentang risiko, sebagai berikut:

  1. Risk is the change of loss, risiko diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian,
  2. Risk is the possibility of loss, risiko adalah kemungkinan kerugian,
  3. Risk is Uncertainty, risiko adalah ketidakpastian,
  4. Risk is the dispersion of actual from expected result, risiko merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan,
  5. Risk is the probability of any outcome different from the one expected, risiko adalah probabilitas atas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan.

Dari beberapa definisi diatas, maka risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika dikaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, antara lain; jarak waktu dimulai perencanaan, keterbatasan informasi yang diperlukan, keterbatasan pengetahuan pengambil keputusan dan sebagainya.

  1. Menurut Smith (1990 dikutip dalam Anonim 2009) Manajemen Resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran,dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam  aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.
  2. Menurut Clough and Sears (1994 dikutip dalam Anonim 2009), Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
  3. Menurut William, et.al (1995 dikutip dalam Anonim 2009) Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.
  4. Dorfman (1998 dikutip dalam Anonim 2009) Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.

 

2.2 TUJUAN DITERAPKANNYA MANAJEMEN RISIKO DI TEMPAT KERJA

Manajemen risiko kesehatan di tempat kerja mempunyai tujuan: meminimalkan kerugian akibat kecelakaan dan sakit, meningkatkan kesempatan/peluang untuk meningkatkan produksi melalui suasana kerja yang aman, sehat dan nyaman, memotong mata rantai kejadian kerugian akibat kegagalan

Tindakan manajemen resiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam resiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen resiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil (Shen 1997 dikutip dalam Anonim 2009).

Manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi resiko (Uher 1996 dikutip dalam Anonim 2009).

 

2.3 MANFAAT DITERAPKANNYA MANAJEMEN RISIKO DI TEMPAT KERJA

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain (Mok et al., 1996 dikutip dalam Anonim 2009)

  1. Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit.
  2. Memudahkan estimasi biaya.
  3. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar.
  4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
  5. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
  6. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.
  7. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
  8. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.

Menurut Darmawi (2005 dikutip dalam Anonim 2009) Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

  1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
  2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
  3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
  4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.
  5. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image.

Manfaat manajemen risiko dalam perusahaan sangat jelas, maka secara implisit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko antara lain sebagai berikut ini (Darmawi 2005 dikutip dalam Anonim 2009).

a. Survival

b. Kedamaian pikiran

c. Memperkecil biaya

d. Menstabilkan pendapatan perusahaan

e. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan

f. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan

g. Merumuskan tanggung jawab social perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

 

2.4 KOMPONEN UTAMA MANAJEMEN RISIKO DI TEMPAT KERJA

Komponen utama manajemen risiko kesehatan dalam kesehatan kerja adalah penilaian risiko (risk assessment), surveilans kesehatan (health surveillance), dan pencatatan (records). Di dalam komponen penilaian risiko (risk assessment), terdapat unsur tahapan yang meliputi Identifikasi bahaya (hazard identification), Penilaian dosis/intensitas efek (dose-effect assessment), dan karakterisasi risiko. Untuk dapat melakukan karakterisasi risiko perlu diketahui status kesehatan pekerja dan penilaian pajanan. Di dalam komponen surveilans kesehatan tercakup unsur surveilans medis dan pemantauan biologis.

2.4.1.PENILAIAN RISIKO

1. Identifikasi Bahaya

Langkah pertama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja adalah identifikasi atau pengenalan bahaya kesehatan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi faktor risiko kesehatan yang dapat tergolong fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikologi yang terpajan pada pekerja. Untuk dapat menemukan faktor risiko ini diperlukan pengamatan terhadap proses dan simpul kegiatan produksi, bahan baku yang digunakan, bahan atau barang yang dihasilkan termasuk hasil samping proses produksi, serta limbah yang terbentuk proses produksi. Pada kasus terkait dengan bahan kimia, maka diperlukan: pemilikan material safety data sheets (MSDS) untuk setiap bahan kimia yang digunakan, pengelompokan bahan kimia menurut jenis bahan aktif yang terkandung, mengidentifikasi bahan pelarut yang digunakan, dan bahan inert yang menyertai, termasuk efek toksiknya. Ketika ditemukan dua atau lebih faktor risiko secara simultan, sangat mungkin berinteraksi dan menjadi lebih berbahaya atau mungkin juga menjadi kurang berbahaya. Sebagai contoh, lingkungan kerja yang bising dan secara bersamaan terdapat pajanan toluen, maka ketulian akibat bising akan lebih mudah terjadi. Potensi bahaya atau hazard merupakan segala hal atau sesuatu yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugian pada manusia, harta benda maupun lingkungan.

Ditempat kerja, potensi bahaya sebagai sumber risiko khususnya terdapat keselamatan dan kesehatan di perusahaan akan selalu dijumpai, antara lain berupa:

  1. Faktor fisik : kebisingan, cahaya, radiasi, vibrasi, suhu, debu
  2. Faktor kimia : gas, uap, asap, logam berat
  3. Faktor biologik : tumbuhan, hewan, bakteri, virus
  4. Aspek ergonomi : desain, sikap dan cara kerja
  5. Stresor : tekanan produksi, beban kerja, monotoni, kejemuan
  6. Listrik dan sumber energi lainnya
  7. Mesin, peralatan kerja, pesawat
  8. Kebakaran, peledakan, kebocoran
  9. Tata rumah tangga (house keeping)
  10. Sistem Manajemen peusahaan
  11. Pelaksana / manusia : perilaku, kondisi fisik, interaksi

Risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya (hazard event) yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar, tergantung dari cara pengelolaannya, tingkat risiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko, diupayakan tindakan minimalisasi atau pengendalian agar tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya.

Rincian langkah umum yang biasanya dilaksanakan dalam penilaian risiko meliputi :

1. Menentukan personil penilai

Penilai risiko dapat berasal dari intern perusahaan atau dibantu oleh petugas lain diluar perusahaan yang berkompeten baik dalam pengetahuan, kewenangan maupun kemampuan lainnya yang berkaitan. Tergantung dari kebutuhan, pada tempat kerja yang luas, personil penilai dapat merupakan suatu tim yang terdiri dari beberapa orang.

2. Menentukan obyek/bagian yang akan dinilai

Obyek atau bagian yang akan dinilai dapat dibedakan menurut bagian / departemen, jenis pekerjaan, proses produksi dan sebagainya. Penentuan obyek ini sangat membantu dalam sistematika kerja penilai.

3. Kunjungan / Inspeksi tempat kerja

Kegiatan ini dapat dimulai melalui suatu “walk through survey / Inspection” yang bersifat umum sampai kepada inspeksi yang lebih detail. Dalam kegiatan ini prinsip utamanya adalah melihat, mendengar dan mencatat semua keadaan di tempat kerja baik mengenai bagian kegiatan, proses, bahan, jumlah pekerja, kondisi lingkungan, cara kerja, teknologi pengendalian, alat pelindung diri dan hal lain yang terkait.

4. Identifikasi potensi bahaya

Berbagai cara dapat dilakukan guna mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, misalnya melalui :

  1. inspeksi / survei tempat kerja rutin
  2. informasi mengenai data keelakaan kerja dan penyakit, absensi
  3. laporan dari (panitia pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja) P2K3, supervisor atau keluhan pekerja
  4. lembar data keselamatan bahan (material safety data sheet)
  5. dan lain sebagainya

Selanjutnya diperlukan analisis dan penilaian terhadap potensi bahaya tersebut untuk memprediksi langkah atau tindakan selanjutnya terutama pada kemungkinan potensi bahaya tersebut menjadi suatu risiko.

5. Mencari informasi / data potensi bahaya

Upaya ini dapat dilakukan misalnya melalui kepustakaan, mempelajari MSDS, petunjuk teknis, standar, pengalaman atau informasi lain yang relevan.

6. Analisis Risiko

Dalam kegiatan ini, semua jenis resiko, akibat yang bisa terjadi, tingkat keparahan, frekuensi kejadian, cara pencegahannya, atau rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut dibahas secara rinci dan dicatat selengkap mungkin. Ketidaksempurnaan dapat juga terjadi, namun melalui upaya sitematik, perbaikan senantiasa akan diperoleh.

7. Evaluasi risiko

Memprediksi tingkat risiko melalui evaluasi yang akurat merupakan langkah yang sangat menentukan dalam rangkaian penilaian risiko. Kualifikasi dan kuantifikasi risiko, dikembangkan dalam proses tersebut. Konsultasi dan nasehat dari para ahli seringkali dibutuhkan pada tahap analisis dan evaluasi risiko.

8. Menentukan langkah pengendalian

Apabila dari hasil evaluasi menunjukan adanya risiko membahayakan bagi kelangsungan kerja maupun kesehatan dan keselamatan pekerja perlu ditentukan langkah pengendalian yang dipilih dari berbagai cara seperti :

  1. Memilih teknologi pengendalian seperti eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, pengendalian administratif, pelindung peralatan/mesin atau pelindung diri.
  2. Menyusun program pelatihan guna meningkatka pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan risiko
  3. Menentukan upaya monitoring terhadap lingkungan / tempat kerja.
  4. Menentukan perlu atau tidaknya survailans kesehatan kerja melalui pengujian kesehatan berkala, pemantauan biomedik, audiometri dan lain-lain.
  5. Menyelenggarakan prosedur tanggap darurat / emergensi dan pertolongan pertama sesuai dengan kebutuhan.

9. Menyusun pencatatan / pelaporan

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penilaian risiko harus dicatat dan disusun sebagai bahan pelaporan secara tertulis. Format yang digunakan dapatdisusun sesuai dengan kondisi yang ada.

10. Mengkaji ulang penelitian

Pengkajian ulang perlu senantiasa dilakukan dalam periode tertentu atau bila terdapat perubahan dalam proses produksi, kemajuan teknologi, pengembangan informasi terbaru dan sebagainya, guna perbaikan berkelanjutan penilaian risiko tersebut.

2.Penilaian Pajanan

Proses penilaian pajanan merupakan bentuk evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap pola pajanan kelompok pekerja yang bekerja di tempat dan pekerjaan tertentu dengan jenis pajanan risiko kesehatan yang sama. Kelompok itu dikenal juga dengan similar exposure group (kelompok pekerja dengan pajanan yang sama). Penilaian pajanan harus memenuhi tingkat akurasi yang adekuat dengan tidak hanya mengukur konsentrasi atau intensitas pajanan, tetapi juga faktor lain. Pengukuran dan pemantauan konsentrasi dan intensitas secara kuantitatif saja tidak cukup, karena pengaruhnya terhadap kesehatan dipengaruhi oleh faktor lain itu. Faktor tersebut perlu dipertimbangkan untuk menilai potensial faktor risiko (bahaya/hazards) yang dapat menjadi nyata dalam situasi tertentu. Risiko adalah probabilitas suatu bahaya menjadi nyata, yang ditentukan oleh frekuensi dan durasi pajanan, aktivitas kerja, serta upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian tingkat pajanan. Termasuk yang perlu diperhatikan juga adalah perilaku bekerja, hygiene perorangan, serta kebiasaan selama bekerja yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

3. Karakterisasi Risiko

Tujuan langkah karakterisasi risiko adalah mengevaluasi besaran (magnitude) risiko kesehatan pada pekerja. Dalam hal ini adalah perpaduan keparahan gangguan kesehatan yang mungkin timbul termasuk daya toksisitas bila ada efek toksik, dengan kemungkinan gangguan kesehatan atau efek toksik dapat terjadi sebagai konsekuensi pajanan bahaya potensial. Karakterisasi risiko dimulai dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya yang teridentifikasi (efek gangguan) dengan perkiraan atau pengukuran intensitas / konsentrasi pajanan bahaya dan status kesehatan pekerja.

 

2.4.2 SURVEILANS KESEHATAN

Surveilans kesehatan merupakan penilaian keadaan kesehatan pekerja yang dilakukan secara teratur dan berkala. Surveilans kesehatan terdiri atas surveilans medis (termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan penunjang, serta pemantauan biologis. Lebih tepat lagi bahwa bentuk/ isi dan kekerapan (frequency) pemeriksaan kesehatan ini ditetapkan oleh dokter yang berkompeten dalam program kesehatan kerja. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan harus memperhatikan hasil proses penilaian risiko.

Bentuk dan jenis pemeriksaan kesehatan harus secara tegas terkait dengan bahaya kesehatan yang teridentifikasi dan sesuai karakter risikonya. Kekerapan pemeriksaan kesehatan ditentukan oleh besaran risiko kesehatan dan gangguan kesehatan terkait. Sebagai pedoman umum adalah mengacu pada peraturan dan perundangan di Indonesia yaitu sekali setiap tahun.

Surveilans medis terdiri atas tiga hal penting yaitu pemeriksaan kesehatan pra-kerja (pre-employment atau preplacement medical examination), sebelum subjek pemeriksaan bekerja atau ditempatkan, Pemeriksaan kesehatan berkala (periodic medical examination) yang terkait dengan pajanan bahaya kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan khusus (specific medical examination) yang terkait dengan kembali bekerja (returning to work) setelah terdapat gangguan kesehatan yang bermakna dan penyakit yang berat.

Tujuan pemeriksaan kesehatan pra-kerja adalah :

1.     Menetapkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan penempatan pekerja

2.     Mengidentifikasi kondisi kesehatan yang mungkin diperburuk oleh pajanan bahaya kesehatan, kerentananan calon pekerja terhadap bahaya kesehatan tertentu yang memerlukan eksklusi pada individu dengan pajanan tertentu.

3.     Menetapkan data dasar (baseline data) evaluasi sebelum pekerja ditempatkan atau melaksanakan pekerjaannya.

Data dasar ini berguna sebagai pertimbangan kelak adanya gangguan kesehatan dan adanya kaitan dengan pajanan bahaya kesehatan di tempat kerja.

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Berkala adalah :

1.     Mendeteksi sedini mungkin setiap gangguan kesehatan yang mungkin terjadi dan disebabkan oleh pajanan bahaya kesehatan di tempat kerja, dan kondisi kerja.

2.     Mendeteksi perubahan status kesehatan (penyakit yang tidak berhubungan dengan pekerjaan) yang bermakna dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila melanjutkan pekerjaan, atau menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap pajanan bahaya kesehatan di tempat kerja atau kondisi kerja.

Riwayat kesehatan dan riwayat pekerjaan secara lengkap diperlukan untuk dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan yang sesuai terutama bila diketahui adanya pajanan yang berulang dan kemungkinan gangguan kesehatan.

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Khusus yakni pada dasarnya pemeriksaan kesehatan khusus sama dengan pemeriksaan kesehatan prakerja. Dalam hal ini hasil pemeriksaan kesehatan khusus ditempatkan sebagai data dasar menggantikan data dasar hasil pemeriksaan kesehatan prakerja. Jenis pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan kesehatan khusus tergantung pada riwayat penyakit dan status kesehatan saat terakhir atau saat pemulihan.

a. Pemantauan Biologis

Pemantauan biologis (biological monitoring) adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap bagian tubuh sebagai media biologis (darah, urin, liur, jaringan lemak, rambut, dll) yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pajanan atau efeknya pada pekerja. Dengan melakukan pemantauan biologis memungkinkan kita untuk dapat mengetahui dosis yang masuk ke dalam tubuh dari gabungan berbagai cara masuk. Disamping itu dengan pemantauan biologis dimungkinkan pemeriksaan pajanan untuk jangka lama dan adanya akumulasi di dalam tubuh. Pada kasus pajanan bahan kimia, pemeriksaan dapat berupa bahan aktif atau metabolitnya. Pemantauan biologis juga ditujukan untuk mengetahui pengaruh suatu pajanan bahaya kesehatan terhadap tubuh dan kerentanan tubuh terhadap pajanan bahaya kesehatan tertentu.

b. Pengendalian Pajanan Bahaya Kesehatan

Pengendalian pajanan ditujukan untuk mencegah terjadinya pajanan bahaya kesehatan, atau menurunkan tingkat pajanan sampai pada tingkat yang dapat diterima (acceptable level). Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung keadaan pada saat tersebut. Hirarki yang disarankan dalam pengendalian secara umum adalah; pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif, dan yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri (personal protective equipment). Pada kasus pajanan kimia maka hirarki yang disarankan adalah: substitusi bahan yang berbahaya dengan yang tidak atau kurang berbahaya, pengendalian teknik seperti penyempurnaan ventilasi, perbaikan prosedur kerja dengan tujuan menurunkan pajanan, dan penggunaan alat pelindung diri.

 

2.4.3.PENATAAN DATA

Penataan data (record keeping) merupakan bagian yang  tidak boleh dilupakan dalam manajemen risiko kesehatan. Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan manajemen risiko kesehatan ini terutama data tingkat pajanan dan surveilans kesehatan harus tersimpan rapi dan dijaga untuk setiap saat dapat digunakan sampai paling tidak selama 30 tahun. Penataan data ini ditujukan agar:

1.     Dapat mengenal tren kesehatan dan masalah yang perlu penyelesaian.

2.     Memungkingkan evaluasi epidemiologi.

3.     Memenuhi persyaratan legal.

4.     Tersedianya dokumentasi yang sesuai dengan pekerja dan perusahaan dalam kasus klaim kompensasi kecelakaan kerja termasuk penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

5.     Memungkinkan pemantauan kinerja kesehatan pekerja.

Perlu dipahami bahwa data surveilans kesehatan pekerja bersifat rahasia sehingga harus mendapat penanganan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Data anonim harus digunakan ketika menyampaikan laporan kepada manajemen dan pengusaha, termasuk pemantauan kinerja program kesehatan dan keselamatan kerja. Data lain yang perlu ditata adalah yang terkait dengan pengendalian dan penilaian pajanan serta kegiatan surveilans kesehatan yang dilaksanakan dalam proses manajemen risiko kesehatan.

Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi termasuk penyampaian instruksi dan pelatihan, perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan dan latihan merupakan komponen penting dalam perlindungan kesehatan pekerja. Tujuan utama pendidikan dan latihan ini adalah agar pekerja:

  1. Mengerti, paling tidak pada tingkat dasar, bahaya kesehatan yang terdapat di lingkungan kerjanya.
  2. Terbiasa dengan prosedur kerja dan melakukan pekerjaan sesuai prosedur untuk mengurangi tingkat pajanan.
  3. Menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan memelihara agar tetap berfungsi baik.
  4. Mempunyai kebiasaan sehat dan selamat serta higine perorangan yang baik.
  5. Mengenal gejala dini gangguan kesehatan akibat pajanan bahaya tertentu.
  6. Melakukan pertolongan pertama apabila terjadi gangguan kesehatan sesegera mungkin.

 

2.5 PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pemahaman risk management memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi uncertainty dengan resiko dan peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah. Menurut COSO, proses manajemen resiko dapat dibagi ke dalam 8 komponen (tahap)

(1) Internal environment (Lingkungan internal)

Komponen ini berkaitan dengan lingkungan dimana instansi Pemerintah berada dan beroperasi. Cakupannya adalah risk-management philosophy (kultur manajemen tentang resiko), integrity (integritas), risk-perspective (perspektif terhadap resiko), risk-appetite (selera atau penerimaan terhadap resiko), ethical values (nilai moral), struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang.

 (2) Objective setting (Penentuan tujuan)

Manajemen harus menetapkan objectives (tujuan-tujuan) dari organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola resiko. Objective dapat diklasifikasikan menjadi strategic objective dan activity objective. Strategic objective di instansi Pemerintah berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja instansi dalam jangka menengah dan panjang, dan merupakan implementasi dari visi dan misi instansi tersebut. Sementara itu, activity objective dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu operations objectives, reporting objectives dan  compliance objectives.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki organisasi yang ada pada seluruh divisi dan bagian haruslah dilibatkan dan mengerti resiko yang dihadapi. Penglibatan tersebut terkait dengan pandangan bahwa setiap pejabat/pegawai adalah pemilik dari resiko. Demikian pula, dalam penentuan tujuan organisasi, hendaknya menggunakan pendekatan SMART dan ditentukan risk appetite and risk tolerance (variasi dari tujuan yang dapat diterima).

(3) Event identification (Identifikasi resiko)

Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian tersebut bisa berdampak positif (opportunities), namun dapat pula sebaliknya atau negatif (risks). Terdapat 4 model dalam identifikasi resiko, yaitu exposure analysis, environmental analysis, threat scenario dan brainstorming questions. Salah satu model, yaitu exposure analysis, mencoba mengidentifikasi resiko dari sumber daya organisasi yang meliputi financial assetsphysical assets seperti tanah dan bangunan, human assets yang mencakup pengetahuan dan keahlian, dan intangible assets seperti reputasi dan penguasaan informasi. Atas setiap sumber daya yang dimiliki organisasi dilakukan penilaian resiko kehilangan dan resiko penurunan. seperti kas dan simpanan di bank.

(4) Risk assessment (Penilaian resiko)

Komponen ini menilai sejauhmana dampak dari events (kejadian atau keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari objectives. Besarnya dampak dapat diketahui dari inherent dan residual risk, dan dapat dianalisis dalam dua perspektif, yaitu: likelihood (kecenderungan atau peluang) dan impact/consequence (besaran dari terealisirnya resiko). Penilaian resiko dapat menggunakan dua teknik, yaitu qualitative techniques dan  quantitative techniques. Qualitative techniques menggunakan beberapa tools seperti self-assessment (low, medium, high), questionnaires, dan internal audit reviews. Sementara itu, quantitative techniques data berbentuk angka yang diperoleh dari tools seperti probability based, non-probabilistic models (optimalkan hanya asumsi consequence), dan benchmarking.

 

 

(5) Risk response (Sikap atas resiko)

Organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian resiko. Risk response dari organisasi dapat berupa, avoidance yaitu dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan resiko, reduction yaitu mengambil langkah-langkah mengurangi likelihood atau impact dari resiko, sharing yaitu mengalihkan atau menanggung bersama resiko atau sebagian dari resiko dengan pihak lain, acceptance yaitu menerima resiko yang terjadi (biasanya resiko yang kecil), dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan.

(6) Control activities (Aktifitas-aktifitas pengendalian)

Komponen ini berperanan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan (policies) dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif. Aktifitas pengendalian memerlukan lingkungan pengendalian yang meliputi, integritas dan nilai etika, kompetensi, kebijakan dan praktik-praktik SDM, budaya organisasi, filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen, struktur organisasi, serta wewenang dan tanggung jawab.

Dari pemahaman atas lingkungan pengendalian, dapat ditentukan jenis dan aktifitas pengendalian. Terdapat beberapa jenis pengendalian, diantaranya adalah preventive, detective, corrective, dan directive. Sementara aktifitas pengendalian berupa, pembuatan kebijakan dan prosedur, pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang dan pemisahan fungsi, serta supervisi atasan. Aktifitas pengendalian hendaknya terintegrasi dengan manajemen resiko sehingga pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi dapat menjadi optimal.

(7) Information and communication (Informasi dan komunikasi)

Fokus dari komponen ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaiaan informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi.

Informasi yang disajikan tergantung dari kualitas informasi yang ingin disampaikan, dan kualitas informasi dapat dipilah menjadi: appropriate,  timely, current , accurate, dan accessible. Arah komunikasi dapat bersifat internal dan eksternal. Sedangkan alat komunikasi berupa diantaranya manual, memo, buletin, dan pesan-pesan melalui media elektronik.

(8) Monitoring

Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus menerus (ongoing) maupun terpisah (separate evaluation). Aktifitas monitoring ongoing tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya. Monitoring terpisah biasanya dilakukan untuk penugasan tertentu. Pada monitoring ini ditentukan scope tugas, frekuensi, proses evaluasi metodologi, dokumentasi, dan action plan. Pada proses monitoring, perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan (tidak relevan). Kendala ini timbul dari berbagai faktor seperti sumber informasi, materi pelaporan, pihak yang disampaikan laporan, dan arahan bagi pelaporan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

            Pada bab ini akan dibahas mengenai contoh kasus kecelakaan kerja dapat juga berupa kemungkinan terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan para pekerja kemudian dikaitkan dengan cara mencegah dan menanggulangi kejadian tersebut melalui proses manajemen risiko.

3.1 KASUS LEDAKAN DI INDUSTRI PERTAMBANGAN

Tahun 2007 terjadi kecelakan kerja yang berhubungan dengan  proses peledakan di PT Adaro,  sebuah tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Memang kasusnya tidak terlalu menyita perhatian masyarakat di Indoensia, tapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian merupakan suatu kecelakaan yang sangat serius di industri pertambangan. Kasusnya adalah seorang juru ledak meninggal dunia  akibat terkena batuan oleh suatu peledakan dari hasil peledakan yang dikelolanya. Tragis memang, sebuah gambaran begitu tidak sempurnanya apa yang telah direncanakan dan apa yang mereka ingin hasilkan dari rencana yang telah dibuatnya. Ledakan dapat menimbulkan tekanan udara yang sangat tinggi disertai dengan nyala api. Setelah itu akan diikuti dengan kepulan asap yang berwarna hitam. Ledakan merambat pada lubang turbulensi udara akan semakin dahsyat dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal.

Untuk mencegah kejadian tersebut terjadi kembali maka diperlukan adanya manajemen risiko sehingga tidak ada kerugian baik nyawa maupun materi yang terjadi. Berdasarkan proses manajemen risiko itu sendiri, terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan internal di daerah tersebut, setelah itu melakukan penetapan tujuan kemudian mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang bakal terjadi di lingkungan itu, penilaian resiko, sikap atas resiko dan aktifitas pengendalian dapat berupa keputusan seperti apa yang mesti diambil oleh manajemen untuk mencegah kejadian tersebut misalnya : memberikan training kepada juru ledak, menjelaskan bagaimana prosedur kerja yang memadai yang sesuai dengan desain peledakannya, memberikan pengatahuan kepada seluruh pekerja mengenai pengetahuan dasar-dasar terjadinya ledakan yang membahas mengenai gas-gas yang mudah terbakar/meledak, sumber pemicu ledakan/kebakaran (bukan hanya utuk wilayah pertambangan tapi semua sektor industri).

Mengetahui teknik pencegahan ledakan tambang, melalui penyiraman air, pemakaian alat-alat pencegahan standar. Tetap saling berbagi informasi dan saling komunikasi antara pekerja dan pihak lain yang lebih tahu atau mencari tahu informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan akan risiko yang mungkin terjadi serta monitoring, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami para pekerja di industri pertambangan itu sendiri, dan memantau apakah yang para pekerja lakukan sudah safety dan telah sesuai dengan standar kerja yang sesuai

 

3.2 KASUS KETERPAPARAN RADIASI

Contoh kasus lain yaitu bahaya terpapar radiasi yang lama dapat menimbulkan penyakit kulit bahkan kanker, dalam penanganan kasus ini jika dikaitkan dengan proses manajemen risiko yang tidak berbeda jauh dari contoh sebelumnya yakni perlu dikenali dulu kondisi lingkungan internalnya, melakukan penetapan tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian melakukan identifikasi risiko, penilai risiko, sikap atas resiko, aktivitas dan pengendalian yang dapat terjabarkan sebagai berikut :

Ada dua type energi radiasi menyebabkan masalah kesehatan yang harus diselesaikan oleh teknisi keselamatan. Pertama energi radiasi panas dari proses seperti pengolahan baja, dan kedua adalah radiasi alpa, beta, gamma yang meningkatkan emisi partikel radioaktif. Kenaikan suhu panas menimbulkan kekejangan, iritasi kulit, dan penyakit psikologi bagi pekerja. Sumber panas biasanya dapat terlindungi atau didaur ulang untuk mengurangi jumlah energi yang dilepaskan. Pendingin udara dan sistem ventilasi mungkin mengurangi masalah sumber panas, dan melindungi peralatan dan pakaian.

Sinar gamma memiliki energi yang sangat besar dan dapat menyebabkan masalah bahan radio aktif untuk melindungi terhadap radiasi sinar gamma, perlu membangun sarana konstruksi gedung yang tebal beberapa kaki, sebaiknya sinar alpa dan beta kurang berenergi, dapat dilindungi terhadap lapisan plastik tebal

Bagian yang tak terlindungi radiasi energi secara langsung berkaitan dengan waktu. Itu sebabnya mengapa penting untuk mengukur intensitas sumber panas, dan panjang bagian yang terlindungi pada periode intensitas yang telah diketahui. Perlindungan juga dapat berisikan penggunaan kantang atau pengendali jarak jauh yang tak terlindungi mengurangi proporsi jarak setiap persegi.

Salah satu masalah besar ialah adanya bahaya penyebaran bahan radiasi yang mencemari. Beberapa substansi memilki umur paruh yang singkat (kekuatan radio aktifnya setengah dari interrval, yang singkat) dan sedikit susah. Yang lainnya memiliki umur paruh yang panjang, mungkin terdiri dari radioaktif yang berbahaya selama 1000 tahun. Untuk mencegah penyebaran bahan berbahaya ini, orang-orang yang bekerja didaerah radioaktif menggunakan sepatu pelindung dan memakai pakaian yang tak dapat dipindahkan dari batas ruangan pakaian. Untuk mencegah bahan radioaktif yang tersembunyi, digunakan alat-alat untuk mengukur rata-ratanya. Ketika radiasi pada tempat yang tersembunyi terjadi, secara individu dapat dicegah dari kembalinya potensi area yang berbahaya hingga dapat dilakukan dengan aman.

Penjabaran diatas juga dapat dijadikan informasi bagi para pekerja dan semua aspek yang terlibat dalam proses kerja itu, tetap saling mengkomunikasikan hal tersebut, dan kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari metode pencegahan yang telah diberikan dan apa kendala dalam penerapannya sehingga diharapkan dapat dilakukan tindakan segera jika memang terjadi sesuatu hal buruk dan kecelekan kerja dapat mencapai zero accident.

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

3.1 KESIMPULAN

1.            Risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan akitivitas dalam kegiatan identifikasi bahaya, analisa, penilaian, penanganan dan pemantauan serta review risiko.

2.            Manajemen risiko kesehatan di tempat kerja mempunyai tujuan: meminimalkan kerugian akibat kecelakaan dan sakit, meningkatkan kesempatan/peluang untuk meningkatkan produksi melalui suasana kerja yang aman, sehat dan nyaman, memotong mata rantai kejadian kerugian akibat kegagalan.

3.            Manfaat penerapan manajemen risiko di tempat kerja untuk meminimalisir kejadian kecelakaan kerja, sehingga pekerja merasa aman dan nyaman dan bekerja, dapat mencegah dan mengambil keputusan dengan segera akan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi.

4.            Komponen utama manajemen risiko kesehatan dalam kesehatan kerja adalah penilaian risiko (risk assessment), surveilans kesehatan (health surveillance), dan pencatatan (records).

5.            Proses manajemen risiko terdiri atas menganalisis lingkungan internal, menetapkan tujuan, identifikasi resiko, penilaian resiko, sikap atas resiko, aktifitas-aktifitas, pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring

 

4.2 SARAN

            Proses manajemen risiko sangat perlu diterapkan di setiap tempat kerja, sehingga proses kerja dapat lebih produktif dan menguntungkan bagi pihak perusahaan/organisasi itu sendiri dan tentunya dapat terhindar risiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim.2008.ManajemenRisiko.[Online].http://kesehatandankeselamatankerja.blogspot.com/2008/01/manajemen-risiko-untuk-k3.html.[Diakses 6 september 2011]

Anonim.2009.DefinisidanManfaatPenerapanManajemenRisiko.[Online].http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/09/manajemenresikodefinisidanmanfaat.html. [Diakses6september2011]

Ariagusti.2011.ManajemenRisikoDalamKeselamatan&KesehatanKerja.[Online]. http://ariagusti.wordpress.com/2011/01/07/manajemenrisikodalamkeselamatan-dan-kesehatan-kerja/.[Diakses 6 september 2011]

Ariagusti.2011.ManajemenRisikoK3diPerusahaanPertambangan.[Online].http. http://www.dosenkesmas.ManajemenRisikoK3diPerusahaanPertambangan_BlogDosenKesehatanMasyarakat.html.[Diakses29Oktober2011]

Ishak,Aulia.2004.ManajemenK3DalamUpayaMeningkatkanProduktivitasKerja. [Online].http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1458/1/industriulia3.pdf.[Diakses29Oktober2011]

Mansyur,Muchtaruddin.2007.ManajemenRisikoKesehatanDiTempatKerja.[Online].http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:InJ_9_qznQIJ:indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/534/533+Manajemen+Risiko+Kesehatan+di+Tempat+Kerja.html.%5BDiakses 6 september 2011]

Mulyadi,HendraDicky.2011.ManajemenRisiko.[Online].http://dickyhendramulyadi@yahoo.com. [Diakses 10 september 2011]

Rachmadi.2011.ManajemenResiko(JanganTakutDenganResiko).[Online].http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=16221. [Diakses 10 september 2011]